LAMPUNG (BP)
Oleh : Apriyan Sucipto, S.H., M.H. (Wasek TP Sriwijaya
Pengda Provinsi Lampung)
Bagaimana cara presiden Megawati Soekarnoputri, Mengelola Ekonomi? Saat itu di Jakarta sebagai Ibukota negara, tahun 2003, jalan jalan protokol banyak demonstran yang terdiri dari mahasiswa, dan lapisan masyarakat. Semua meneriakkan hal yang sama yakni ; ‘Turunkan Harga BBM”.
Saat itu, Ibu Presiden Megawati Soekarnoputri, sadar betul bila kebijakan nya, saat itu non populer, bisa menimbulkan populernya jatuh, dimasyarakat. Tapi beliau ambil dengan kapasitas dan hitungan resiko, harga minyak dunia melonjak, Subsidi membengkak, APBN bisa Jebol..
Diantara pilihan : Menahan Harga BBM Defisit APBN semakin membengkak, namun bila menaikkan harga BBM, rakyat akan marah, namun Ibu Megawati Soekarnoputri, harus mengambil keputusan yang berat, dan diputuskan untuk “*Menaikkan Harga BBM* berdampak pada ekonomi fiskal yang positif, namun dengan resiko jatuhnya populeritas di mata masyarakat.
Sebelum periode Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden, kita mundur lagi ke tahun 2001, Saat Presiden Gus Abd Wahid dan Wakil Presiden ibu Megawati Soekarnoputri, keadaan ekonomi saat itu sangat lemah, inflasi diangka 11.5 %, utang Luar Negeri 77% diatas PDB. Investor takut masuk. Itu disebabkan Ketidak Stabilan Politik, dimana saat itu Presiden Gus Abd Wahid, mencoba melemahkan DPR RI dan beberapa kebijakan yang Non Populer , lainnya sehingga Presiden Gus Abd Wahid dilengserkan, kemudian Ibu Megawati Soekarnoputri mengambil alih.
Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden, Bukan Orator ulung layaknya ayahnya yakni Ir.Soekarno Presiden Republik Indonesia yang pertama, tapi naluri beliau sebagai pemimpin mengatakan bahwa ekonomi tidak akan bisa pulih, tanpa stabilitas diberbagai bidang, yakni Ekonomi, Keamanan, dan Politik.
Maka, oleh karena itu Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai presiden membentuk kabinet dengan merangkul semua Partai Politik , yakni ( Golkar, PKB, Dan PAN ), demi meredam gejolak politik, saat itu. Dengan tujuan stabilitas politik, kebijakan ini bukan sekedar bagi-bagi kursi, tapi dilaksanakan demi kestabilan politik dan berharap dapat memperbaiki kualitas pertumbuhan investasi dan ekonomi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2003).
Disegi Stabilitas Keamanan Negara, ada tantangan besar, saat itu terjadi Bom Bali (2002), kemudian disusul Bom JW Marriott (2003), yang mengakibatkan dampak isu negatif pada sektor ekonomi sehingga mempengaruhi kepercayaan investor asing negatif terhadap wisata di Indonesia, mengakibatkan anjloknya 11%. Saat itu ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden membentuk *Densus 88* untuk menghabisi Terorisme, sebelum menghancurkan ekonomi negara.
Desakan IMF, Bank Dunia, dan Kreditor Internasional, kepada Indonesia untuk segera melaksanakan Reformasi Ekonomi. Yang terdiri dari :
1. Privatisasi BUMN
2. Deregulasi Tenaga Kerja
3. Liberalisasi Sektor Migas dan Investasi
Saat itu yang dibutuhkan Negara Indonesia adalah Stabilitas Fiskal, tapi tahapan dan tantangan saat itu berat. Sehingga tahun 2002-2003 terjadi Privatisasi besar besaran terjadi.
1. BCA dijual ke Farallon Capital Rp 5Triliun
2. Indosat dijual ke ST Tele media Singapore, ( Rp. 5,6 Triliun )
3. Pertamina kehilangan Monopoli Migas, dan Restrukturisasi ditubuhnya.
Mulai saat itu, Rakyat Marah.. Kenapa Aset Strategis di Jual, Kenapa Tenaga Asing dibiarkan Masuk, dan Kenapa dijual dengan Harga Murah ??? Yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa, pilihan kebijakan tersebut diambil oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden, karena itulah kebijakan yang paling masuk akal, untuk menyelamatkan Ekonomi Negara , dilain sisi tambahan desakan IMF dan Kreditor Internasional. Sehingga Privatisasi tersebut menambah pemasukan Negara, yang digunakan untuk menyelamatkan APBN dari Ketergantungan Utang Luar Negeri.
Kebijakan privatisasi tersebut mengakibatkan hilangnya dukungan dan simpati masyarakat akan tetapi ekonomi cenderung stabil dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kearah positif., Kemudian desakan IMF untuk segera mereformasi aturan aturan yang menghambat investasi. Sehingga saat itu (2003) terjadi :
1. Outsourcing dilegalkan
2. PHK dipermudah,
sehingga berdampak, tenaga kerja lebih fleksibel dan sektor investasi lebih kompetitif, dampak positif nya. Pertumbuhan Investasi meningkat akan tetapi, negatif nya Buruh kehilangan kepastian kerja.
Dilain sisi, yakni dibidang tatanan kelembagaan negara. Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden melakukan reformasi besar besaran, dengan membentuk :
1. Mahkamah Konstitusi (2002)
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2003)
3. Pemilihan umum langsung pertama kali dilaksanakan (2004)
Sehingga menurunkan angka korupsi dan merubah pemilihan Presiden oleh Rakyat, bukan MPR.
Presiden Megawati Soekarnoputri, dibantu Menteri Ekonomi saat itu Kwik Kita Gie (2005) beserta DPR mengeluarkan Undang-undang Keuangan Negara (2003) sangat populer sekali, dengan adanya Undang-undang tersebut sehingga mampu membatasi Defisit belanja Negara 3% dari PDB, sehingga pemerintah harus lebih disiplin serta keuangan negara lebih stabil.
Kemudian yang lebih krusial Undang undang Surat Utang Negara’ (SUN) yang sebelumnya kalau pemerintah butuh uang, harus pinjam kepada IMF dengan konsekuensi harga yang harus dibayar, kemudian tekanan dan desakan sebagai konsekuensi pemerintah, tak ayal maka sampai dengan saat ini, meraka masih ikut campur soal kebijakan dan hilirisasi terancam dibatalkan.
Dengan diaturnya Surat Utang Negara’ maka Indonesia bisa meminjam kepada lembaga selain IMF serta Indonesia lebih mandiri dalam mengelola APBN dan berdaulat dalam mengelola keuangan. Kemudian Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia mengambil langkah besar untuk menyelamatkan Negara dengan Mengambil keputusan *Menghentikan Program IMF* sehingga berdampak:
1. Ekonomi Stabil.
2. Rupiah terkendali.
3. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat mikro dan Makro Meningkat.
4. Indonesia Berdiri diatas Kakinya Sendiri. (2005)
Maka lahirlah Instrumen Presiden dengan Instruksi No 5 Tahun 2003 tentang Peta Jalan agar ekonomi tetap aman terkendali, sehingga mengakibatkan;
1. Menjaga stabilitas Ekonomi dan Keuangan Negara
2. Mempercepat Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara
3. Menguatkan perbankan dan BUMN
4. Meningkatkan Investasi.
Hasilnya Pertumbuhan ekonomi masyarakat diangka 3.64 % ( 2001) dan 5.13 % (2004) serta Inflasi keuangan turun menjadi (6.1%). Nilai Tukar Rupiah menguat di harga Rp 8.940/$ ( 2004). Utang luar negeri 51.3% dari PDB, sementara pendapatan negara meningkat menjadi Rp. 403 Triliun/Tahun.
Era Presiden Megawati Soekarnoputri adalah era konsolidasi ekonomi, jika 1998 adalah era rumah yang roboh, maka Tahun 2001-2004 adalah era membentuk fondasi negara yang kokoh dengan Arsitek Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Negarawan sejati. Mengkin belum megah akan tetapi sudah cukup kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi negara yang kuat, mandiri, berbudaya dan berdaya saing, di era dan tahun selanjutnya.(*)
Pewarta : Nurdin Kamini
Sumber : rls/Apriyan Sucipto, S.H., M.H.
