NASIONAL (BP) – Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit menegaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan BPK menggunakan standar pemeriksaan yang tinggi, sehingga hasil pemeriksaan dapat berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.
“Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sehingga dapat menjamin bahwa semua proses dilakukan dengan metodologi yang andal dan hasil pemeriksaannya akurat,” sebut Anggota V BPK saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Provinsi Jambi tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi, di Jambi, Senin (24/6).
Selain dengan standar tersebut, BPK juga memperhatikan bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik dalam sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta integritas dari para aparatur. Aspek-aspek ini menjadi pertimbangan penting dalam menilai risiko dan mempengaruhi pemilihan sampel pemeriksaan.
Anggota V BPK mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian ini menandai keberhasilan pemerintah Provinsi Jambi dalam mempertahankan opini WTP untuk yang ke-12 kalinya.
“Walaupun pencapaian opini terbaik ini adalah penting, namun fokus utama Pemerintah Provinsi Jambi seharusnya tidak hanya terbatas pada pencapaian tersebut, melainkan lebih dari itu, prioritas harus diberikan pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh,” jelasnya.
Menurut Anggota V BPK, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi pada tahun 2023 mencapai 73,73, meningkat 0,62 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan IPM nasional sebesar 74,39 di tahun yang sama, masih terlihat jelas perlunya peningkatan usaha dalam bidang pembangunan manusia di Jambi, yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan dan umur panjang, akses terhadap pengetahuan, serta standar hidup yang layak.
“Selain itu, ada beberapa area yang membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jambi, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, pemberantasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, dan pengembangan infrastruktur yang lebih baik,” lanjutnya.
“Hal Ini berarti setiap kebijakan yang dibuat dan setiap rupiah yang dialokasikan dalam anggaran harus ditelaah secara mendalam untuk memastikan kontribusi efektifnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Provinsi Jambi Al Haris, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, para Anggota DPRD Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi Paula Henry Simatupang, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK dan pemerintah Provinsi Jambi.(Red)
Sumber: Humas BPK RI
