NASIONAL (BP) – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong pemerintah menyiapkan skema pembiayaan baru untuk keberlanjutan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), khususnya bagi ruas-ruas yang belum mencapai tingkat keekonomisan. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menilai, terhadap ruas yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai keekonomisan, perlu dipertimbangkan skema pengambilalihan oleh negara.
“Sejalan dengan tidak adanya kembali pendanaan melalui skema penyertaan modal negara terhadap BUMN, maka harus ada skema terhadap pembiayaan jalan tol itu sendiri. Namun tentu dalam kondisi kelayakan, keekonomisan yang belum bisa dicapai dan tentu ini membutuhkan waktu yang panjang, dalam pandangan kami memang harus diambil alih oleh negara,” ujar Herman kepada Parlementaria di Pekanbaru, Riau, Jumat (2/10/2026).
Menurut Herman, pengambilalihan tersebut dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan bagi ruas tol yang belum memenuhi tingkat keekonomisan. Ia mencontohkan skema TAC pada perkeretaapian, di mana fasilitas dibangun oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan penerimaan dari tiket kemudian menjadi PNBP.
“Kami contohkan ada TAC yang untuk pelaksanaan kereta api. Seluruh fasilitas pelaksanaan kereta api dibangun oleh Kementerian Perhubungan dan kemudian dari setiap tiket itu kemudian diambil untuk PNBP di Kementerian Perhubungan. Nah, ini sebetulnya bisa juga dilakukan untuk jalan tol terhadap ruas-ruas jalan yang belum memenuhi keekonomisan,” jelasnya.
Pemeliharaan Jadi Beban
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga menyoroti beban pemeliharaan ruas JTTS yang tetap harus ditanggung ketika tingkat keekonomisan belum tercapai. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bagian dari perhitungan dalam menentukan pola pembiayaan jalan tol ke depan.
“Oleh karena itu dengan dasar temuan terhadap tata kelola yang belum efektif, kemudian terjadinya kerugian, bahkan PMM tidak memasukkan pemeliharaan dan tentu pemeliharaan juga cukup besar karena sampai kapan ini akan berlangsung, sampai kapan juga bisa ekonomis ini masih belum ada tanda-tanda karena ruas jalannya pun masih terputus terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,” ungkap Herman.
Ia menambahkan, peningkatan keekonomisan JTTS juga perlu didukung dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sepanjang konektivitas jalan tol. Pengembangan kawasan industri dan kawasan wisata dinilai dapat mendorong peningkatan pengguna jalan tol.
“Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi harus didongkrak, kawasan industri, kawasan wisata, ini yang harus didongkrak juga supaya pengguna moda jalan tolnya meningkat,” katanya.
Herman menegaskan, BAKN masih melakukan pendalaman terhadap persoalan tersebut. BAKN, lanjutnya, membuka kemungkinan menggelar RDPU dengan praktisi dan ahli, berkonsultasi dengan BPK, serta melakukan rapat kerja dengan berbagai pihak untuk menemukan pola pembiayaan yang tepat bagi JTTS.
Menurutnya, skema yang tepat diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan pengelolaan JTTS sekaligus membuka peluang agar jalan tol tersebut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.
“Oleh karena itu kami juga nanti akan rencanakan untuk rapat kerja dengan berbagai pihak supaya bisa menemukan pola yang tepat, pembiayaan yang tepat, dan pada akhirnya tentu bisa meningkatkan terhadap pelaksanaan kegiatan Jalan Tol Trans Sumatera yang lebih bisa menguntungkan,” pungkas Herman.(*)
Sumber : PARLEMENTARIA