Lampung Selatan, BP– Diduga langgar UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, indikasi adanya Ketua BPD Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan yang merangkap sebagai salah satu pengurus partai politik tingkat Kecamatan di sorot.
Aroma tidak sedap tersebut , saat beredar informasi dan foto adanya anggota BPD Desa Rawa Selapan yang merangkap sebagai salah satu pengurus partai politik tingkat Kecamatan.
Dimana Jika hal ini benar berarti adanya dugaan pelanggaran UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana Untuk BPD larangan terlibat menjadi pengurus partai politik, itu terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 64 huruf (h).
Jika benar Oknum BPD tersebut sebagai pengurus partai politik maka ia adalah sebagai petugas partai yang secara tidak langsung ia juga ikut terlibat dalam politik praktis.
Sementara dalam pasal 280 ayat (2) huruf (h), (i) dan (j) disebutkan Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dalam ayat (3) nya disebutkan setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu.
Jika hal ini terjadi oknum BPD bisa terkena sanksi sesuai Pasal 494 ” Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Terkait hal ini pihak Kecamatan Candipuro melalui Camat setempat , pihaknya mengaku belum mengkonfirmasi ke pihak Pemerintah Desa terkait kebenarannya.
” ini perlu dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan benar dan tidak nya” tutur Solatan .Selasa (24/1) .
Sementara, terkait rangkap jabatan tersebut , Pemdes Rawa Selapan hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan atas hal itu.
(AKa Prayudi)
