NASIONAL (BP) – Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) Aria Bima menargetkan pembahasan revisi regulasi tersebut dapat diselesaikan sebelum pembahasan Undang-Undang Pemilu rampung. Salah satu fokus utama dalam revisi ini adalah mewujudkan interoperabilitas atau keterhubungan data melalui penerapan single identity number (nomor identitas tunggal).
“Intinya interoperability tadi ya, satu single identity. Kami secepatnya akan selesaikan sebelum undang-undang pemilu ini selesai,” ujar Aria Bima saat diwawancarai Parlementaria bersama awak media usai pembentukan Panja RUU Adminduk dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI di Ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, Panja akan segera menyusun agenda dan jadwal pembahasan agar pembahasan RUU Adminduk dapat dimulai dalam waktu dekat. Menurutnya, penerapan nomor identitas tunggal menjadi penting untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelayanan publik, termasuk penyelenggaraan pemilu, layanan BPJS, pendidikan, hingga penyaluran bantuan sosial.
“Kita harapkan single identity number untuk semua hal. Ini yang penting, termasuk untuk pemilu, termasuk untuk BPJS, termasuk untuk sekolah, untuk hal yang terkait dengan alokasi penduduk miskin yang berhak menerima berbagai hal yang menyangkut bantuan sosial,” jelas Aria Bima.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan revisi UU Adminduk merupakan inisiatif DPR RI untuk membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih terintegrasi dan mampu mengikuti perkembangan teknologi serta kebutuhan pelayanan publik.
Legislator Fraksi Partai Nasdem ini mengibaratkan Satu Data Indonesia sebagai sebuah rumah yang membutuhkan satu pintu masuk. Selama ini, berbagai data belum sepenuhnya terkoneksi sehingga diperlukan kebijakan satu pintu melalui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal.
Dengan sistem tersebut, NIK diharapkan menjadi pintu masuk utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun institusi swasta. Pemanfaatan teknologi seperti face recognition juga dinilai dapat mendukung proses verifikasi identitas masyarakat secara lebih praktis dan terintegrasi.
Rifqinizamy menegaskan, pembahasan RUU Adminduk akan dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan. Hal itu untuk memastikan terpenuhinya prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna masyarakat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas inisiatif penyusunan RUU Adminduk. Menurutnya, revisi regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan sekaligus memperbaiki berbagai celah dalam sistem yang telah berjalan.
Mendagri Tito menilai penguatan administrasi kependudukan juga akan mendukung pengembangan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dan implementasi Satu Data Indonesia. “Kita mengharapkan ini agar dapat dikerjakan paralel, cepat dengan Bapak Ketua Panja, tapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian,” pungkas Mendagri.(*)
Sumber : PARLEMENTARIA