NASIONAL (BP) – Tekanan terhadap industri alas kaki kembali mencuat setelah muncul laporan rencana PHK dan turunnya pesanan ekspor. Hal itu terjadi di saat kenaikan tarif Amerika Serikat masih membayangi daya saing produk Indonesia.
Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Chang Shin Indonesia, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyampaikan bahwa industri alas kaki merupakan bagian penting dari sektor manufaktur dan menjadi penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Industri-industri padat karya di mana lapangan kerja besar, bisa lihat bahwa di industri manufaktur ini salah satu soko gurunya terkait bukan sekadar pertumbuhan ekonomi tapi juga serapan lapangan kerja salah satunya di bidang alas kaki ini padat karya. Kita berharap daya saingnya bisa semakin kita perkuat. Nah itulah kenapa komisi VII membuat Panja Daya Saing Industri,” ujar Chusnunia kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik di Karawang, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025)
Ia menjelaskan bahwa alas kaki merupakan salah satu sektor yang secara historis mampu menjadi andalan ekspor Indonesia. Saat ini, Industri alas kaki sedang menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif dari Amerika Serikat yang sempat menekan daya saing.
Pada April 2025, Presiden Amerika Serikat sempat mematok tarif bea masuk sebesar 32 persen kepada Indonesia. Hal ini juga memberikan dampak besar pada pada industri alas kaki yang menyasar pasar ekspor, pasalnya AS selama ini menjadi pasar besar bagi industri alas kaki dalam negeri. Setelah serangkaian negosiasi, akhirnya AS menurunkan tarif bea masuk menjadi 19 persen sebagai bagian dari kebijakan resiprokal pada Agustus 2025.
“Melihat alas kaki salah satu yang bisa menjadi andalan Indonesia meskipun alas kaki hari ini sedang mengalami banyak tantangan salah satunya tarif amerika serikat dimana kita surplus dari alas kaki,” kata politisi Fraksi PKB itu.
Dilansir dari berbagai sumber, pada 2023 kontribusi ekspor industri alas kaki ke AS mencapai 1.920 juta dollar AS dengan total 89,58 juta ton. Pada 2024, nilai ekspor meningkat mencapai 2.393 juta dollar AS dengan total 124,56 ton alas kaki.
Permasalahan terkait tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada industri alas kaki juga tidak luput dari perhatian Komisi VII DPR RI. Industri alas kaki di Indonesia mengalami gelombang PHK signifikan pada 2025, terutama di Banten dan Jawa Barat.
Pada Akhir Oktober 2025 lalu, sebuah produsen sepatu olahraga, Kabupaten Tangerang, Banten resmi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 2.200 karyawan.
Karena itu, Chusnunia menegaskan Komisi VII ingin menelusuri seluruh faktor yang memicu PHK agar masih dapat dicari solusi bersama.
“Itulah mengapa kita hari ini mau datang, sebenernya mau mendiskusikan itu (PHK). Apa nih? kenapa harus? Misalkan ada alasan-alasan yang menjadi alasan PHK kalo bisa memang masih kita selamatkan, kita selamatkan, kita urai apa persoalannya,” ujar Chusnunia yang merupakan anggota Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri, Komisi VII DPR RI.
Pada Kunjungan Kerja Spesifik ini, Komisi VII DPR RI hadir bersama Kementerian Perindustrian untuk meninjau beberapa titik industri alas kaki yang dilaporkan memiliki tekanan tertinggi. Chusnunia menegaskan bahwa DPR ingin memastikan industri tetap dapat mempertahankan tenaga kerja dan menjaga kesinambungan produksi.
“Makanya kita dengan Kementerian Perindustrian, kita datang ke (industri) alas kaki di beberapa titik hari ini karena (PHK) yang paling tinggi kemarin alas kaki. Jadi kira berharap sih yang sudah ada jangan sampai PHK, yang belum kita ekspansi gitu,” tuturnya.
Selain permasalahan di atas, Komisi VII DPR RI juga menyoroti berbagai tantangan lain di industri alas kaki. Chusnunia Chalim menjelaskan bahwa kunjungan DPR bukan untuk menjadi beban bagi pelaku industri, melainkan untuk memetakan peluang dan hambatan yang ada. Ia menyebutkan bahwa regulasi, bahan baku, dan kolaborasi lintas industri menjadi fokus agar daya saing bisa terus ditingkatkan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja yang lebih tinggi.(*)
Sumber : PARLEMENTARIA
