NASIONAL (BP) – Di balik angka yang terlihat membanggakan, ada persoalan yang belum terselesaikan. Terdapat fakta bahwa perempuan mengelola 64,5 persen UMKM di Indonesia, menyerap 97 persen tenaga kerja perempuan, dan berkontribusi 61 persen terhadap ekonomi nasional. Namun, mayoritas dari mereka masih terhalang akses permodalan, literasi digital yang terbatas, dan ketiadaan perlindungan sosial yang memadai.
Paradoks itu menjadi titik tolak pernyataan Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Himmatul Aliyah dalam Dialogue Session II forum 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting, 27 April 2026 di Quezon City, Filipina, yang mengangkat tema “Accelerating Women’s Economic Leadership Through Gender-Responsive MSME Policies.”
“Ketika ekonomi global tidak adil, perempuan yang pertama terdampak dan paling lambat pulih. Guncangan dalam perdagangan, harga, dan pendapatan publik tidak pernah netral gender,” tegas Himmatul yang menyampaikan secara daring di hadapan delegasi parlemen se-ASEAN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/04/2026).
Himmatul memetakan akar persoalan dengan lugas. Di banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia, partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja formal masih rendah. Keterpinggiran itulah yang mendorong jutaan perempuan masuk ke sektor usaha mikro dan kecil sebagai satu-satunya jalan menuju kemandirian ekonomi.
Namun sekali masuk, mereka menghadapi tembok struktural, yaitu sulitnya akses kredit dan bantuan keuangan untuk mengembangkan usaha, serta kesenjangan literasi digital antara laki-laki dan perempuan yang semakin memperlemah daya saing pelaku UMKM perempuan di era digital.
DPR RI, tegas Himmatul, tidak berhenti pada diagnosis. Melalui UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, DPR RI terus mendorong program peningkatan kapasitas dan akses pasar bagi pelaku usaha perempuan, khususnya di daerah perdesaan, agar perempuan dapat menikmati pasar yang lebih luas, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.
Pemerintah Indonesia juga mendorong kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan sektor swasta dalam empat program prioritas: literasi digital, literasi keuangan dan akses kredit, pendampingan UMKM yang dipimpin perempuan, serta penguatan Care Economy sebagai fondasi yang memungkinkan perempuan berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi.
“DPR RI menegaskan kembali komitmen kami untuk mendorong penganggaran yang responsif gender dan pengawasan belanja negara, guna menutup kesenjangan gender di semua sektor dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini.
Menutup pernyataannya, Himmatul menegaskan perubahan paradigma yang ia bawa ke forum regional ini adalah perempuan bukan penerima manfaat, tapi penggerak ekonomi.
“Indonesia percaya bahwa memungkinkan perempuan untuk sukses dalam ekonomi adalah investasi strategis bagi masa depan negara dan kawasan kita,” tutup Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan posisi Indonesia bahwa kebijakan UMKM yang responsif gender bukan program sosial, melainkan strategi ekonomi kawasan yang tidak bisa lagi ditunda. (*
Sumber : PARLEMENTARIA
