Tulang Bawang Barat (BP) – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) bergerak cepat memperkuat sinergi tata kelola data melalui rapat Pembinaan Statistik Sektoral dan Persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Kominfo Tubaba pada Kamis (23/04/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eri Budi Santoso, S.Sos., M.H., didampingi Kepala Dinas Kominfo, Aidil Adrian Pattikraton, S.T., serta menghadirkan tim ahli dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tubaba.
Dalam sambutannya, Eri Budi Santoso menekankan pentingnya perubahan pola pikir di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai data. Ia mengakui bahwa selama ini ada anggapan keliru bahwa urusan statistik sepenuhnya merupakan beban BPS.
“Dulu kita sering bilang, ‘Itu kerjaan BPS, Pak.’ Ternyata itu salah besar. BPS mengelola data yang kita sajikan. Jika data kita nol atau jong, maka itulah yang dibaca pusat. Kita bukan sekadar butuh BPS, tapi kita sangat membutuhkan sinergi dengan mereka agar perencanaan keuangan dan kebijakan daerah memiliki landasan yang akurat,” tegas Eri Budi.
Ia menambahkan bahwa output akhir dari evaluasi ini adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang menjadi cermin kualitas pelayanan publik dan transparansi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Tubaba.
Ketua Tim Statistik Sektoral BPS Tubaba, Erwandi, S.Si., M.Si., memaparkan bahwa posisi statistik sektoral Tubaba terus mengalami tren positif. Berdasarkan data, nilai IPS Tubaba melonjak dari 1,72 pada tahun 2023 menjadi 2,72 pada tahun 2024 (Kategori Baik).
“Untuk tahun 2026 ini, kita menargetkan peningkatan yang lebih tinggi dari capaian 2,72. Target nasional sendiri berada di angka 3,17. Kami optimis dengan kerja sama tim TPI (Tim Penilai Internal) dan komitmen OPD, angka ini bisa tercapai,” jelas Erwandi.
Untuk evaluasi tahun 2026, telah ditetapkan dua OPD sebagai lokus penilaian utama, yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Perhubungan.
Tim Pelaksana BPS, Lissa Octavia Wardana, S.Tr.Stat., menjelaskan bahwa penilaian EPSS mencakup lima domain utama, di mana domain Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) memegang bobot terbesar yaitu 28%.
Empat aspek krusial yang akan dinilai meliputi:
• Standar Data Statistik: Kesesuaian konsep dan definisi data secara nasional.
• Metadata Statistik: Informasi terstruktur mengenai variabel dan indikator data.
• : Kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik.
• Kode Referensi: Penggunaan kode wilayah dan data induk yang konsisten.
Lissa menekankan bahwa untuk mencapai tingkat kematangan yang “Optimum” (level 5), instansi tidak hanya cukup memiliki data, tetapi harus memiliki dokumen kebijakan, standar operasional prosedur (SOP), serta hasil review dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.
Saat ini, Pemkab Tubaba memasuki tahapan krusial Penilaian Mandiri yang dijadwalkan pada bulan April hingga Mei 2026. TPI diharapkan segera melengkapi sekitar 229 bukti dukung melalui aplikasi Simbatik.
“Data mungkin terlihat rumit dan menjemukan bagi sebagian orang, namun data yang akurat adalah hal yang sangat dirindukan untuk pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Kami meminta dukungan penuh seluruh OPD untuk menyukseskan EPSS 2026 demi kemajuan Tubaba,” tutup Eri Budi Santoso.(Kmf/Alparizi)
