NASIONAL (BP) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam acara Policy Dialogue – Kick Off program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) 2026, ia mengibaratkan kebijakan fiskal sebagai “angin” dan perbankan sebagai “layar” yang harus bekerja sama agar kapal ekonomi Indonesia mencapai tujuannya.
Dalam paparannya, Wamenkeu Juda mengungkapkan bahwa kinerja APBN pada Triwulan I 2026 menunjukkan pertumbuhan belanja yang sangat signifikan, yakni mencapai 31,4% (yoy). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya tumbuh 1,4%.
“Belanja di Triwulan I sudah mencapai 21,2% dari total pagu APBN. Kami memang sengaja merubah pola pengeluaran agar lebih merata sepanjang tahun, tidak lagi menumpuk di Triwulan IV, supaya pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan lebih cepat,” ujarnya di Jakarta pada Senin (27/4).
Dari sisi penerimaan, pajak tumbuh sebesar 20,7% (ytd), yang didorong oleh lonjakan PPN dan PPNBM sebesar 57,7%. Pertumbuhan ini menjadi sinyal kuat bahwa aktivitas konsumsi masyarakat dan transaksi di sektor dunia usaha masih sangat bergairah.
Menanggapi kenaikan harga minyak mentah yang sempat menyentuh angka 100 USD per barel, ia menegaskan komitmennya untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat. Untuk mengantisipasi pembengkakan subsidi agar defisit tetap terjaga di bawah ambang batas 3%, pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah strategis.
Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui penajaman program prioritas, seperti efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meniadakan pemberian makan pada hari Sabtu dan masa libur sekolah. Satu hari efisiensi MBG diklaim dapat menghemat anggaran hingga Rp1 triliun. Selain itu, pemanfaatan sistem coretax serta mengoptimalkan windfall pajak dari komoditas batubara dan CPO juga menjadi salah satu strategi pemerintah.
Wamenkeu Juda menjelaskan, pemerintah juga memetakan 8 klaster nasional dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), mulai dari kedaulatan pangan, hilirisasi industri strategis (seperti semikonduktor dan motor nasional), hingga kemandirian energi (B50 dan Bioetanol B20). Kementerian Keuangan mengedepankan sinergi pembiayaan antara APBN, badan pengelola investasi Danantara, dan sektor swasta.
Menutup keterangannya, Wamenkeu kembali menegaskan filosofi program PINISI dalam menjaga arah kebijakan ekonomi. “Pinisi, bayangan kita adalah sebuah kapal. Sebuah kapal yang berlayar menuju sebuah tujuan,” pungkasnya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.(*)
Sumber : Kemenkeu RI
